Infolampung.net | Tulang Bawang – Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dibuat murka oleh kebijakan Pemerintah Daerah yang menggelontorkan anggaran Rp 2,2 miliar dari APBD T.A 2025 untuk Merehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD dan Rp 2,1 miliar untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati dimana kondisi itu terjadi ditengah Efisiensin Anggaran , Masyarakat menilai pekerjaan tersebut menjadi ajang ‘‘Bermegah-Megahan” para pejabat publik ditengah kemiskinan dan langkah itu dianggap tidak prioritas untuk kepentingan rakyat.
Milyadi warga menggala menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Pemkab Tuba mengatakan , Anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan umum banyak jalan yang masih berlubang , rumah yang tidak layak huni bahkan keperluan air bersih yang musti menjadi perhatian khusus.
“Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membangun puluhan unit rumah warga miskin atau memperbaiki infrastruktur jalan agar bisa mengurangi tingginya angka kecelakaan akibat dari banyak jalan berlubang yang tidak mendapatkan setuhan tangan pemerintah daerah , dan masih banyak masyarakat yang mandi di Sungai akibat tidak memiliki sumber air bersih yang memadai, bahkan tidur di gubuk. Ini waktunya kita bertanya, Kepentingan siapa yang sebenarnya yang musti diprioritaskan apakah Pejabat atau Masyarakatnya? , Renovasi rumah dinas bisa ditunda , untuk Kepentingan Rakyat tidak”, Ungkap Milyadi Dengan Nada Kesal.
Tak habis akal , Ia juga mengajak untuk masyarakat kabupaten Tulangbawang agar untuk sama-sama memvidiokan rumah tidak layak huni ataupun Infrastruktur jalan yang tidak memadai yang ada di daerah masing-masing agar dengan cara tersebut kita berharap kepeka’an pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakatnya segera teratasi.
“Saya ingin pemerintah melihat realita. Bukan dari laporan di meja, tapi dari video yang dikirim langsung oleh masyarakat agar supaya Pemerintah sadar apa yang seharusnya menjadi kebutuhan yang diinginkan masyarakat diberbagai wilayahnya bukan mengedepankan kepentingan pribadi , Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat jangan fungsinya dibalik masyarakat yang melayani Pemerintah”, Ungkapnya
Tempat terpisah Hidir Masyarakat Menggala ia menerangkan, Untuk bangunan tersebut seharusnya belum layak untuk dilakukan Perehapan , dikarna yang diketahuinya kedua bangunan tempat tinggal tersebut dinilai masih sangat layak huni sehingga apabila itu tetap dilakukan Perehapan maka kebijakan itu sangat tidak Pro-Rakyat.
”Simbol Ketidakadilan Anggaran, keputusan ini sebagai bentuk “kemewahan di tengah kemiskinan ,Jika simbol kekuasaan dipoles, tapi rumah rakyat dibiarkan lapuk, itu artinya prioritasnya salah besar,” katanya saat dimintai tanggapan.
Lebih lanjut , Ia menambahkan secara ringkas, Kebijakan yang “dipaksakan” ini bisa menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap alokasi dana yang dianggap tidak berpihak terhadap kondisi masyarakat dan bahkan bisa mengurangi kepercayaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
‘’Mengapa saat ribuan masyarakat hidup dalam keterbatasan, rumah pejabat yang lebih dulu dibenahi , Kalau hal ini bisa terjadi sekarang tidak menutup kemungkinan untuk kedepan akan terulang kembali’’,Jelasnya Sembari Merasa Sedih Mengingat Kepentingan Masyarakat di Abaikan. (Nando)
