Infolampung.net | Tulangbawang – Di bawah terik matahari siang yang membakar halaman Balai Kampung Bakung Udik, suara masyarakat pecah menjadi satu tekad: bertahan. Bukan sekadar mempertahankan tanah, tetapi mempertahankan sejarah, identitas, dan masa depan anak cucu mereka.
Ratusan warga dari Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, berkumpul dalam rapat akbar yang berlangsung Selasa (12/5/2026). Di wajah-wajah tua para tokoh adat, terlihat kegelisahan yang sudah dipendam bertahun-tahun. Sementara di barisan masyarakat muda, tersimpan amarah dan harapan agar tanah leluhur mereka tidak hilang begitu saja.
Rapat yang dihadiri Ketua Umum DPN KNARA, Wahida Bahrudin Upa, SH, unsur Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, aparat kepolisian, hingga tokoh adat Empat Marga Megow Pak Tulang Bawang itu berubah menjadi panggung jeritan hati masyarakat adat yang merasa tanahnya perlahan dirampas oleh kekuasaan.
Kepala Kampung Bakung Udik, Santori, dengan suara bergetar namun penuh keberanian, berdiri di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah. Kalimatnya mengguncang suasana rapat.
“Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini tanah kampung kami. Tanah yang sudah diakui negara dengan adanya sertifikat hak milik di wilayah kami,” tegas Santori disambut sorakan warga.
Pernyataan itu bukan sekadar emosi sesaat. Bagi masyarakat Bakung Udik, tanah bukan hanya hamparan lahan kosong. Tanah adalah sumber kehidupan. Tempat mereka menanam harapan, membangun rumah, membesarkan anak-anak, hingga tempat para leluhur dimakamkan.
Di tengah rapat, tokoh adat dari Marga Suwai Umpu, Robama, menyampaikan permohonan yang menyayat hati kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan mata berkaca-kaca, ia meminta agar tanah ulayat seluas 13.600 hektare dikembalikan kepada masyarakat adat.
“Kami hanya ingin hak kami kembali. Tanah ini untuk anak cucu kami. Kalau tanah ini hilang, lalu kami mau hidup dari mana?” ucapnya lirih di hadapan plang kawasan milik AURI yang berdiri kokoh di wilayah sengketa.
Suasana semakin emosional ketika masyarakat mengenang sejarah panjang tanah tersebut. Menurut penuturan tokoh adat dan KNARA, dahulu para leluhur dengan tulus menghibahkan sebagian wilayah kepada negara demi kepentingan pertahanan nasional dan latihan tempur angkatan udara. Saat itu, masyarakat percaya negara hadir untuk melindungi rakyatnya.
Namun seiring waktu, harapan itu berubah menjadi kekecewaan.
Ketua Umum KNARA, Wahida Bahrudin Upa, menilai masyarakat adat kini justru menjadi korban dari meluasnya penguasaan lahan yang disebut mencapai sekitar 133 ribu hektare. Ia menyebut sebagian tanah yang dulunya dihibahkan demi negara kini diduga beralih pengelolaan untuk kepentingan korporasi besar.
“Dulu masyarakat adat menyerahkan tanah demi merah putih, demi pertahanan negara. Tapi hari ini masyarakat justru merasa tersingkir di tanahnya sendiri,” katanya tegas.
Ucapan itu langsung disambut teriakan warga: “Hidup rakyat adat!”
Banyak warga yang hadir tampak tak mampu menyembunyikan emosinya. Beberapa ibu rumah tangga menangis ketika mendengar cerita tentang ancaman hilangnya tanah warisan keluarga mereka. Di sudut balai kampung, anak-anak kecil bermain tanpa memahami bahwa masa depan mereka sedang dipertaruhkan oleh orang-orang dewasa yang hari itu berkumpul.
Bagi masyarakat Bakung Udik, perjuangan ini bukan lagi soal politik atau sengketa biasa. Ini tentang mempertahankan martabat. Tentang bagaimana masyarakat kecil berusaha berdiri menghadapi kekuatan besar yang mereka anggap mengancam ruang hidupnya.
Di akhir rapat akbar, seluruh masyarakat berdiri bersama tokoh adat dan KNARA. Tangan-tangan mereka terangkat ke udara sebagai simbol perlawanan dan persatuan.
Mereka sadar perjuangan ini mungkin panjang, melelahkan, bahkan penuh tekanan. Namun satu hal yang mereka yakini: selama masyarakat tetap bersatu, suara rakyat kecil tidak akan mudah dipatahkan.
“Perjuangan ini akan berhasil kalau kita bersama-sama,” tutup Wahida Bahrudin Upa di hadapan masyarakat yang terus meneriakkan tuntutan keadilan bagi tanah adat Bakung Udik.
Ndo
